Tuntaskan Temuan Lama! Begini Strategi BPAD DKI di Forum Tripartit BPK 2026

Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta mengikuti gelaran Tripartit Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Semester I Tahun 2026 yang berlangsung pada 6–9 Juli 2026 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Kepala BPAD DKI Jakarta, Faisal Syafruddin, hadir langsung dalam sesi pembukaan pada Senin, 6 Juli 2026. Forum ini turut melibatkan para pejabat eselon III dan IV, ketua subkelompok, serta person in charge (PIC) yang ditunjuk oleh setiap bidang, suku badan, dan unit pelaksana teknis di lingkungan BPAD.

Dengan supervisi dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, para peserta—yang terdiri atas pejabat eselon III, eselon IV, ketua subkelompok, dan narahubung dari masing-masing bidang, suku badan, serta unit pelaksana teknis—membahas penyelesaian rekomendasi yang mencakup Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), Audit Kinerja Optimalisasi Aset Tahun 2022, dan berbagai temuan tahun sebelumnya yang belum tertuntaskan.

Pada tripartit kali ini, BPAD mengajukan 73 usulan rekomendasi. Rinciannya meliputi usulan yang direkomendasikan berstatus selesai, usulan yang mengalami pergeseran status dari belum ditindaklanjuti menjadi dalam progres, serta rekomendasi dalam progres yang mengalami pembaruan signifikan.

Pengajuan puluhan usulan ini merupakan upaya BPAD untuk memperkuat akuntabilitas tata kelola keuangan pemerintah daerah. BPAD berharap BPK dapat menerima seluruh usulan tersebut sehingga menjadi pemicu semangat dalam menuntaskan TLRHP pada forum tripartit semester berikutnya.